Peran AI dalam Optimasi Kualitas Layanan E-Government untuk Mendorong Transformasi Digital

Proses pelayanan publik dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence

Dewasa ini perkembangan teknologi terjadi secara masif dan menyeluruh. Hal tersebut merupakan implikasi dari fakta empiris yang menunjukkan bahwa kemampuan manusia tidak lagi hanya terbatas pada pemikiran-pemikiran konseptual tetapi juga adanya keinginan untuk menciptakan era yang lebih maju. Indonesia sendiri telah mengambil langkah berani dalam proses percepatan transformasi digital yang diprakarsai oleh program akselerasi transformasi digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital pada tahun 2019 sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Program tersebut dirancang untuk mempertahankan kestabilan vitalitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang mana pada saat itu mengalami hambatan signifikan akibat pembatasan mobilitas selama masa pandemi covid-19.

    Artificial Intelligence (AI) yang merupakan simulasi dari proses kecerdasan manusia oleh perangkat komputasi kini telah menjadi instrumen yang krusial dalam memacu produktivitas di berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan komponen sistem layanan pemerintah. Perkembangan AI dari sekadar istilah populer menjadi alat yang dapat memberikan nilai yang bermanfaat, dalam konteks pelayanan publik oleh pemerintah, melibatkan beberapa rangkaian teknologi, seperti Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), dan Robotics (robotika) yang selanjutnya berpotensi untuk me-reexplain atau mendifinisikan ulang bagaimana fungsi dan tugas pemerintah serta bermanfaat sebagai pusat layanan untuk berinteraksi dengan masyarakat.

   Transformasi digital telah menjadi fokus utama yang diharapkan mampu menjadi batu loncatan dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang robust, serta yang paling utama efisiensi terhadap pengelolaan sektor-sektor publik. Sehingga implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) diproyeksikan secara menyeluruh untuk mengoptimalkan sistem layanan pemerintah berbasis elektronik atau e-government, kualitas data antar departemen serta perlindungan keamanan siber (cyber security).

   Potensi AI dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia sangat besar. Namun, efektivitas implementasi kecerdasan buatan juga dapat menimbulkan tantangan, termasuk isu privasi data, kebutuhan terhadap kerangka hukum, dan lain-lain. Meski demikian, seiring dengan kemajuan teknologi yang kian pesat, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sistem layanan publik pemerintah juga harus di-upgrade. Hal tersebut selain bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat, juga sebagai bentuk efisiensi terhadap tenaga pegawai dan pengoptimalan alokasi sumber daya manusia. Alat berbasis AI jika terintegrasi secara efektif ke dalam infrastruktur digital pemerintah, dapat mengotomasi tugas sehari-hari dan impact-nya di masa yang akan datang mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

   Salah satu kecerdasan buatan yang saat ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga pemerintah  ke dalam sistem layanan digital yaitu virtual assistant atau lebih dikenal dengan istilah asisten virtual, sebuah produk AI berbasis chat yang dapat menjawab berbagai pertanyaan publik sepanjang waktu. Jika model sistem semacam ini terus dioptimalkan, maka layanan pemerintahan akan menjadi lebih terstruktur dan teratur. Selain itu, analitik prediktif AI juga dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial dalam infrastruktur atau utilitas publik sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius.

AI memegang peran penting dalam meningkatkan output layanan pemerintah serta memastikan informasi yang akurat dan handal untuk kemudian dijadikan sebagai landasan pembuatan kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh besar terhadap stabilitas publik.

   Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik main point yaitu pentingnya percepatan transformasi digital menuju era revolusi 5.0 dalam segala aspek kehidupan, termasuk optimasi digital terhadap kualitas sistem layanan pemerintah berupa penyediaan layanan e-government yang transparan dan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM SISTEM LAYANAN E-GOVERNMENT DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Konsep dan Gambaran Umum Transformasi Digital

Istilah transformasi mengacu pada suatu perubahan dalam organisasi yang berdampak besar pada struktur organisasi itu sendiri. Transformasi digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital yang secara radikal dapat meningkatkan dan mencapai kinerja serta tujuan yang diharapkan. Transformasi digital juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan suatu entitas dengan memicu perubahan yang signifikan pada propertinya melalui adopsi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, serta konektivitas.[1]

   Dunia saat ini semakin berkembang dan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhinya adalah perkembangan teknologi. Apalagi di zaman yang serba digital sekarang, dunia memasuki sebuah era baru yakni era disrupsi. Secara singkat, disrupsi merupakan sebuah inovasi di mana inovasi inilah yang akan menggantikan sistem lama menjadi sebuah sistem baru secara besar-besaran dan mendalam ke sistem tersebut.[2] Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi revolusi digital, pemerintah nasional maupun daerah semakin mendefinisikan digitalisasi sebagai prioritas strategis dan menyiapkan inisiatif berskala besar untuk mendorong transformasi digital ilmu pengetahuan, industri, layanan, dan masyarakat.[3]

   Ada beberapa strategi dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan transformasi digital, salah satunya keamanan. Proses transformasi digital sangat memerlukan keamanan data yang baik dan efektif karena fakta membuktikan bahwa banyak terjadi ancaman kebocoran data digital serta kejahatan siber (cyber crime). Keamanan yang baik dan efektif melibatkan analisis yang menyeluruh, implementasi, memantau, dan memperbaharui. Selain itu perlu juga untuk memahami mekanisme digitalisasi serta membangun pemahaman bersama di dalam organisasi. Inti dari banyak proyek transformasi digital adalah kebutuhan untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi, selain itu transformasi digital digunakan untuk mempersiapkan adopsi teknologi baru seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan Otomatisasi. Meskipun transformasi digital dapat membuka jalan bagi teknologi baru, penerapan intensif data seperti AI membutuhkan komputasi yang kuat untuk mengubah data menjadi analisis. Hingga saat ini, transformasi digital paling terlihat di bidang-bidang yang telah ter-digitalisasi, seperti e-commerce, makanan dan minuman, serta makin meningkat di sektor industri.[4]

Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam Sistem Layanan E-Government

   Tren Kecerdasan Buatan telah menjadi topik untuk dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu, namun fakta menunjukkan terdapat kesulitan dalam menetapkan ruang lingkup Kecerdasan Buatan (AI) secara jelas, berbeda dengan disiplin ilmu yang lain seperti Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi yang dapat didefinisikan secara jelas. Adapun definisi Artificial Intelligence menurut para ahli:

Charnaik dan McDermott (1985) menyatakan bahwa AI adalah sebuah proses pembelajaran akan intelegensi buatan menggunakan pendekatan komputasi.

Waterman (1986) mendefinisikan AI sebagai ilmu pengetahuan di bidang komputer yang dibutuhkan untuk menjadikan intelegensi software-software dalam komputer lebih maju.

Schildt (1987) menyatakan kecerdasan buatan akan menunjukkan perilaku seperti manusia apabila dihadapkan dengan masalah yang mirip dengan manusia.

   Pada awalnya pekerjaan Artificial Intelligence difokuskan pada fitur permainan game seperti audio dengan intelegensi dan permainan catur (chess player), serta pembuktian teorema (theorem proving) pada tugas-tugas formal (formal tasks). Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pesat teknologi, work function dari artficial intelligence mulai diperluas, sejalan dengan pekerjaan manusia yang membutuhkan tenaga ekstra, maka dilakukan eksplorasi besar-besaran terhadap AI. Kecerdasan Buatan dianggap sebagai produk intelektual manusia yang paling menakjubkan. Hal tersebut karena AI mempunyai sifat lebih permanen dan tidak dapat mengalami perubahan selama sistem atau program tidak mengubahnya.[5]

   Pemanfaatan AI sangat membantu menyederhanakan pekerjaan manusia dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Kemampuan AI untuk menganalisis data secara cepat, mengenali pola, dan mengambil keputusan, otomatis telah mengubah cara kerja dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Salah satu aspek utama penggunaan AI dalam pemerintahan adalah peningkatan efisisensi administrasi. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pemrosesan dokumen, pengolahan data, hingga analisis kebijakan. Dengan demikian pegawai pemerintah dapat fokus pada tugas-tugas lain, sementara tugas administratif dapat dikerjakan dengan cepat dan akurat oleh sistem Artificial Intelligence. Selain efisiensi administrasi, penggunaan AI juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik, dengan memanfaatkan chatbot dan sistem AI berbasis pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing), pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Chatbot dapat menjawab pertanyaan umum dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara otomatis atas setting dari sistem AI, sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai layanan publik dan mempercepat respon terhadap aduan dan permintaan masyarakat.

   Pada masa pandemi covid-19 yang lalu, pemerintah banyak meluncurkan Super App di berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai contoh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan aplikasi bernama Peduli Lindungi, sebuah aplikasi yang mencakup informasi kesehatan masyarakat terutama mengenai vaksinasi covid-19. Selain itu dalam bidang pendidikan, pemerintah mengimbau kepada instansi dan lembaga-lembaga terkait untuk memaksimalkan penggunaan e-learning, zoom, gmeet dan platform lain yang dapat menjadi sarana berlangsungnya proses pembelajaran di tengah berlakunya larangan pemerintah untuk beraktivitas di luar rumah.

   Komitmen ini juga ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang mana regulasi tersebut merupakan sebuah langkah penting menuju realisasi visi Indonesia dalam upaya percepatan tranformasi digital. Perpres tersebut mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia yang terpadu dan manyeluruh; birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, serta penguatan aspek keamanan siber (cyber security) dan informasi. SPBE juga akan mendukung layanan terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, portal pelayanan publik, layanan satu data Indonesia, hingga layanan kepolisian di bawah tanggung jawab menteri atau kepala lembaga terkait.

TANTANGAN DALAM PROGRAM AKSELERASI TRANFORMASI DIGITAL TERHADAP PENGGUNAAN AI PADA SISTEM LAYANAN E-GOVERNMENT

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya meskipun teknologi semakin canggih dari waktu ke waktu, namun tidak sedikit dari unsur people-nya yang masih belum siap menerima eksplorasi besar-besaran di bidang teknologi. Sebagai contoh dari peristiwa yang baru saja terjadi dan cukup menggemparkan dunia digital yaitu penutupan atau penonaktifan fitur online shop di aplikasi yang bernama TikTok, yang mana aplikasi tersebut merupakan salah satu e-commerce yang cukup besar selain Shopee, di mana ribuan bahkan jutaan pengguna menggunakan fitur tersebut untuk melakukan transaksi online shopping. Oleh Kementerian Komunikasi menjelaskan bahwa penutupan tersebut atas dasar banyaknya aduan masyarakat yang mengeluhkan lantaran dagangan mereka yang di pasaran tidak selaris dengan penjualan yang dilakukan dengan menggunakan paltform digital.

   Hal ini menunjukkan bahwa dari segi manusianya, ternyata belum sepenuhnya mampu mengadopsi kecanggihan sistem teknologi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut merupakan sebuah tantangan dalam proses transformasi digital yang sedang berlangsung. Sama halnya penggunaan AI dalam pemerintahan yang juga memunculkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan regulasi yang jelas dan kebijakan privasi yang memadai. Dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data, pemerintah harus memastikan bahwa informasi penting terkait individu yang bersangkutan terjamin keamanannya dan data yang dikumpulkan juga digunakan dengan etis sebagaimana mestinya.

   Selain itu, penting juga untuk mencegah kesenjangan digital dan memastikan bahwa penggunaan AI dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam tranformasi digital pemerintahan.

   Penggunaan AI dalam pemerintahan memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan efisiensi, layanan publik, dan meningkatkan keamanan serta pengawasan. Namun perlu diingat bahwa implementasi yang sukses memerlukan perhatian yang lebih khususnya terhadap regulasi dan kebijakan privasi yang tepat, serta adanya upaya untuk memastikan inklusivitas dalam penerapan teknologi ini. Dengan demikian, pemanfaatan AI secara bijaksana, sistem e-government dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan zaman.

SUMBER REFERENSI

Nauli Panggabean, Angelita. Memahami dan Mengelola Transformasi Digital, E-Business Strategy and Implementation

Danuri, Muhammad. Identifikasi Transformasi Digital dalam Dunia Pendidikan Mengenai Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi. 2022. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1 Juni.

Deny Setyawan dan Sishadiyati, Transformasi Digital Sebagai Tantangan dan Peluang dalam Menciptakan Bisnis Startup yang Inovatif. 2023. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 21, November

Transformasi Digital: Mempertahankan Kesuksesan di Era Bisnis Baru, Kingston Technology

Rozaq, Abdul.  Artificial Intelligence untuk Pemula. 2019 (Madiun: UNIPMA Press)

[1] Angelita Nauli Panggabean, Memahami dan Mengelola Transformasi Digital, E-Business Strategy and Implementation

[2] Muhammad Danuri, Identifikasi Transformasi Digital dalam Dunia Pendidikan Mengenai Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1 Juni 2022, hal. 1573

[4] Transformasi Digital: Mempertahankan Kesuksesan di Era Bisnis Baru, Kingston Technology

[5] Abdul Rozaq, Artificial Intelligence untuk Pemula, (Madiun: UNIPMA Press, 2019), h. 4